Pasal 62

(1) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah

dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah;

(2) Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

• barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
• barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.