PP
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Pasal 59
BAB 10 — PEMINDAHTANGANAN
(1) Hibah barang milik negara/daerah dapat berupa:
- tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah;
- tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
- barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Penetapan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- pengelola barang untuk barang milik negara;
- gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, sesuai batas kewenangannya.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
- pengelola barang untuk barang milik negara;
- pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
- pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;
- pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna
barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.