Pasal 54

(1) Tukar menukar barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

• untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
• untuk optimalisasi barang milik negara/daerah; dan
• tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

(2) Tukar menukar barang milik negara dapat dilakukan dengan pihak:

• pemerintah daerah;
• badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
• swasta.

(3) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:

• pemerintah pusat;
• badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
• swasta.