Pasal 53

(1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

• kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada pengguna barang untuk diteliti dan dikaji;
• pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
• pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
• pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
• untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Presiden atau DPR, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud;
• penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada butir e dilakukan setelah mendapat persetujuan Preslden atau DPR.

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan

dengan ketentuan sebagal berikut:

• pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
• pengelola barang meneliti clan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;

• pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
• Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan gubernur/ bupati/walikota atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertlmbangan atas usulan dimaksud.

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan

sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota atau DPRD.

(4) Hasil penjualan barang milik negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening

kas umum negara/daerah sebagai penerimaan negara/daerah.

Bagian Ketiga Tukar menukar