Pasal 51

(1) Penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

• untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau idle;

• secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual;
• sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam

hal-hat tertentu.

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

• barang milik negara/daerah yang bersifat khusus;
• barang milik negara/daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.