Pasal 43

(1) Penghapusan barang milik negara/daerah dari daftar barang milik negara/daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan

surat keputusan penghapusan dari:

• pengelola barang untuk barang milik negara;
• pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota untuk barang milik daerah.