Pasal 42

(1) Penghapusan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan

surat keputusan penghapusan dari:

• pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara;
• pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur /bupati/walikota atas usul pengelola barang untuk barang milik daerah.

(3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.