Pasal 44

(1) Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan

dilakukan apabila barang milik negaraf daerah dimaksud:

• tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
• alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

• pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara;
• pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota untuk barang milik daerah.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

Bagian Pertama Bentuk-Bentuk dan Persetujuan