Pasal 4

(1) Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik

negara.

(2) Pengelola barang milik negara berwenang dan bertanggung jawab :

• merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara;
• meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;
• menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;
• mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan persetujuan DPR;
• memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
• memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Presiden;
• memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;
• memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;
• menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
• memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan bangunan;

• melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara Berta menghimpun hasil inventarisasi;
• melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;
• menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negaraf daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan.