Pasal 3

(1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas

fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,

akuntabilitas, dan kepastian nilai.

(2) Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:

• perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
• pengadaan;
• penggunaan;
• pemanfaatan;
• pengamanan dan pemeliharaan;
• penilaian;
• penghapusan;
• pemindahtanganan;
• penatausahaan;
• pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kesatu Pengelola Barang