Pasal 5

(1) Gubernur Ibupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik

daerah.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:

• menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
• menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
• menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
• mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
• menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
• menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah danl atau bangunan.

(3) Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah.

(4) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:

• menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
• meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
• meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
• mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubemur Ibupati/walikota atau DPRD;
• melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
• melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang