Pasal 29

(1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama tiga puluh

tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan

melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat.

(3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan,

selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

• membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan basil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
• tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
• memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna.

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik negara/daerah hasil

bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat

perjanjian yang sekurang- kurangnya memuat:

• pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
• objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
• jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
• hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
• persyaratan lain yang dianggap perlu.

(6) lzin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus

diatasnamakan Pemerintah Republik IndonesiajPemerintah Daerah.

(7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah

dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.