Pasal 28

Penetapan status penggunaan barang milik negara/daerah sebagai basil dari pelaksanaan bangun guna gerah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh:

• pengelola barang untuk barang milik negara, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga terkait; b gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.