Pasal 96

(1) Dalam hal calon Wakil Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap,

calon Kepala Daerah terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah.

(2) Calon Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam

Negeri bagi calon Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri

melalui …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

melalui Gubernur bagi calon Bupati/Walikota untuk disahkan

menjadi Kepala Daerah.

(3) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan

dua orang calon Wakil Kepala Daerah kepada DPRD, berdasarkan

usul Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan

calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam Rapat

Paripurna DPRD.

(4) Pemilihan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD,

yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Tata

Tertib DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak

dinyatakan berhalangan tetap.

(5) Hasil pemilihan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan selanjutnya

diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon

Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur bagi calon Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk disahkan

dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Kepala Daerah.