Pasal 94

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan

oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling

lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan

dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya

pasangan calon.

(3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui Pengadilan

Tinggi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan

Pengadilan Negeri untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan

Walikota/Wakil Walikota.

(4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 14

(empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

(5) Putusan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

bersifat final dan mengikat.

(6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya

kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil

penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan

Walikota/Wakil Walikota.

(7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

bersifat final dan mengikat.