Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

1. Kepala ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan

Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk

Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Daerah pemilihan adalah Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil

Gubernur dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati

atau Walikota/Wakil Walikota.

1. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai

pemilih di daerah pemilihan.

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD

adalah KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau

kabupaten/kota.

1. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya

disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara

dalam pemilihan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tempat

pemungutan suara.

1. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah

tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

1. Pasangan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang

selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah

memenuhi persyaratan.

1. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2004. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta Pemilihan

Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1

(satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah

kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan

menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

1. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye

adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan

berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta

bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan

kampanye.

1. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh

DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan

pelaksanaan pemilihan.

1. Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang

telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.