Pasal 40

(1) SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan

melalui metode pengukuran berbasis data dan persepsi masyarakat.

(2) Metode pengukuran berbasis data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menggunakan indeks perkotaan berkelanjutan yang terdiri atas indikator layanan perkotaan dan kualitas hidup, indikator perkotaan cerdas, dan indikator perkotaan berketahanan.

(3) Data yang digunakan untuk mengukur indeks perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau sumber lain yang terverifikasi.

(4) Persepsi masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan indeks persepsi perkotaan berkelanjutan.

Pasal 4 1

(1) Indeks perkotaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (2) mengacu pada standar nasional Indonesia.

(2) Indeks persepsi perkotaan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) meliputi:

• standar kemanfaatan;

• standar .

SK No 145287 A

PRESIDEN

• standar keadilan; dan
• standar keterjangkauan.