Pasal 65

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab:

• menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;

• membuat Sl( Nlo l02l(.l0,a

REPUJ'T':=,'35I*r'o

• membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
• melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah provinsi;
• mengurlls kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
• memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
• menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
• melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
• melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
• menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
• mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
• dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten I kota.

Pasal66...

Sr( Nlo l0l.l6l A,

PRESIDEN