Pasal 4

(1) Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi:

• pelindungan administratif; dan
• pelindungan teknis. (21 Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
• kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
• penetapan kondisi dan syarat kerja.

(3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:

• pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
• peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
• Jaminan Sosial;
• fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
• penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
• pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
• pembinaan dan pengawasan.

(4) Informasi

Sl< lrlo 102125 A

PRESIDEN

(4) Informasi sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a

meliputi:

• hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan anggota Keluarganya;
• lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
• program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;
• prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman ;
• biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap perdagangan orang, sindikat narkotika, bahaya radikalisasi, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
• hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
• Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
• daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru;
• daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
• mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;
• prosedur di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
• standar gaji.

Paragraf 2 Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Penempatan