Pasal 13

(1) Dalam hal di lingkungan lembaga negara, kementerian,

lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum mempunyai Perancang maka Pembentukan Peraturan Perundang- undangan pada lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan Perancang dari lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah lain.

(2) Pengikutsertaan Perancang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan

tertulis kepada pimpinan lembaga, kementerian, atau

Pemerintah Daerah yang mempunyai Perancang.

(3) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka keikutsertaan

Perancang pada lembaga, kementerian, atau Pemerintah

Daerah yang belum mempunyai Perancang dilaksanakan

oleh pejabat di lingkungan unit kerja yang melaksanakan

tugas dan fungsi di bidang hukum atau di bidang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan . . .

(4) Pelaksanaan tugas oleh pejabat di lingkungan unit kerja

yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum

atau di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)

tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini

diundangkan.