Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang

selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri

Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional

Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dan penyusunan instrumen

hukum lainnya.

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan.

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah

pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang

mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan.

1. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang

selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.

1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Undang-Undang yang disusun secara

terencana, terpadu, dan sistematis.

1. Program . . .

1. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut

Prolegda adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.