Pasal 11

(1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan

cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku untuk keadaan tertentu,

www.djpp.depkumham.go.id

yaitu:

• penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masih memungkinkan untuk mengadakan proses pemilihan langsung;
• pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas;
• pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan danepkumham.gokeselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
• pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan:

1. untuk kepentingan pelayanan umum;
2. mempunyai risiko kecil;
3. menggunakan teknologi sederhana; dan atau
4. dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan atau badan usaha kecil.

(2) Pemilihan pelaksana konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:

• diundang sekurang-kuranganya 3 (tiga) penawar;
• pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tidak perlu pada waktu yang bersamaan;
• peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
• tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga;

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Tata cara pemilihan pelaksana

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi tahapan:

• undangan;

• penj elasan;

• pemasukan penawaran;

• evaluasi penawaran;

• dapat dilakukan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; dan

• penetapan pemenang.epkumham.go

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: