Pasal 83

(1) Dalam hal pemegang IUP yang mendapat sanksi

peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya,

Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 81 ayat (2) huruf b.

(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang IUP dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.