Pasal 61

(1) Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)

tahun sebelum Kegiatan Usaha Panas Bumi berakhir wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a angka 6 kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

(2) Dokumen . . .

(2) Dokumen rencana pascatambang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi antara lain:

• pembongkaran instalasi dan rencana reklamasi;
• penanganan lingkungan hidup meliputi rencana reklamasi lahan pascatambang disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada saat analisis mengenai dampak lingkungan disetujui; dan
• penanganan program sosial masyarakat pada masa transisi dan program pembangunan berkelanjutan.