Pasal 26

(1) Peserta Pelelangan Wilayah Kerja yang merasa dirugikan,

baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan apabila ditemukan:

• penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;
• rekayasa tertentu sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
• penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan/ pengumuman pemenang Pelelangan Wilayah Kerja.

(3) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya wajib memberikan jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.

(4) Apabila sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ternyata benar, maka proses Pelelangan Wilayah Kerja harus diulang.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima Pelelangan Ulang