Pasal 9

(1) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(41 digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Berdasarkan .

SK No 047508 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7

(2) Berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan

Perwakilan Ralryat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penyesuaian atas Rencana PNBP.

(3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa

Pengelola PNBP menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lambat pada bulan Juni.

(4) Menteri melakukan penelaahan terhadap penyesuaian

atas Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Menteri menetapkan Rencana PNBP untuk men5rusun

rancangan Undang-Undang APBN pada bulan Juli berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).