Pasal 46

(1) Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat

terhadap pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh:

• Satuan Pendidikan;
• program pendidikan kesetaraan;
• kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah; dan
• Pemerintah Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit berdasarkan:

• efektivitas Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kompetensi Peserta Didik;
• tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan;
• kualitas dan relevansi proses pembelajaran;
• kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
• jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam bentuk:

• asesmen nasional; dan
• analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah.

(4) Asesmen

SK No 102526 A

PRESIDEN

.

(4) Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a mengukur:

• kompetensi Peserta Didik;
• kualitas pembelajaran;
• kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
• faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan.

(5) Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilaksanakan pada:

• Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal; dan
• program pendidikan kesetaraan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.

(6) Hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan:

• profil Satuan Pendidikan;
• profil program pendidikan kesetaraan;
• profil Pendidikan daerah; dan

: d. profil Pendidikan nasional.

(7) Profil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai landasan:

• peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah; dan
• penetapan rapor Pendidikan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem

Pendidikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Peraturan Menteri.