Pasal 21

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa

Daerah dilakukan untuk:

• meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;

• meningkatkan . . .

• meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
• meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
• meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.

(2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:

• pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing- masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
• pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing- masing pada pendidikan program kesetaraan;
• penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
• penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.

(3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah:

• bahasa asli daerah yang bersangkutan; dan/atau
• Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut.

(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa

Daerah di wilayah masing-masing, paling sedikit melalui:

• penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
• penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
• pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
• penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Berbahasa Asing