Pasal 13

Pengarahan Mobilitas Penduduk bertujuan untuk :

• mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global;

• menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial dengan jumlah penduduk antarprovinsi, antarkabupaten/ kota, dalam rangka pembangunan daerah;

• mengelola . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• mengelola pertumbuhan penduduk di suatu daerah tertentu;
• mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru guna menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha; dan
• meningkatkan ketahanan nasional untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 4 (empat) bab baru, yakni BAB IVA, BAB IVB, BAB IVC, dan

BAB IVD yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA Perundang-undangan

PeraturanMOBILITAS PENDUDUK ditjen Pasal 16A

(1) Mobilitas penduduk dilaksanakan secara

permanen dan/atau nonpermanen.

(2) Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• mobilitas penduduk dalam kabupaten/ kota;
• mobilitas penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
• mobilitas penduduk antarkabupaten/kota antarprovinsi.