Pasal 6A

(1) Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil

Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di provinsi ditentukan dengan urutan:

• Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
• Gubernur;
• Anggota Lembaga Negara;
• Wakil Gubernur; dan
• Pejabat Pemerintahan Daerah. (21 Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:
• Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
• Gubernur;
• Anggota Lembaga Negara;
• Bupati/Walikota;
• Wakil Bupati/Walikota; dan
• Pejabat Pemerintahan Daerah.

(3) Tata tempat rangkaian kendaraan Ketua

Lembaga Negara atau Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia di provinsi dan/atau kabupatenfkota, pengaturannya disesuaikan dengan kedudukan dan jabatannya.

(4) Tata...

SK No 011454 A

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

(41 Tata tempat rangkaian kendaraan Ketua Lembaga Negara atau Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

• kendaraan sweeper Polisi;
• kendaraan protokol;
• kendaraan VIP;
• kendaraan Pejabat Pemerintahan Daerah; dan
• kendaraan delegasi Lembaga Negara Republik Indonesia.

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: