Pasal 15

(1) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing

dalam Acara Resmi di provinsi, ditentukan dengan urutan:

• Ketua Lembaga Negara Asing;

• Gubernur;

• Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;

• Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi;

• Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; dan

• Delegasi Lembaga Negara Asing. (21 Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di kabupaten/kota, ditentukan dengan urutan:

• Ketua Lembaga Negara Asing;

• Gubernur

SK No 011455 A

trRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Gubernur atau Bupati/Walikota;
• Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
• Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten lKota;
• Kepala Perwakildn Konsuler Negara Asing; dan
• Delegasi Lembaga Negara Asing.

(3) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing

di provinsi dan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf M dan Lampiran Huruf N Peraturan Pemerintah ini. (41 Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga Negara Asing dalam acara kunjungan kerja di Ibukota Negara Republik Indonesia, provinsi dan kabupaten/kota, diberikan oleh Lembaga Negara Republik Indonesia sebagai penghormatan kepada Tamu Lembaga Negara Asing.

(5) Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu

Lembaga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

• kendaraan sweeper Polisi;
• kendaraan protokol;
• kendaraan VIP; dan
• kendaraan delegasi Tamu Lembaga Negara Asing.

1. Pasal 16 dihapus
2. Pasal L7 ...

SK No 011456 A

trRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Pasal 17 dihapus.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: