Pasal 25

(1) Ketentuan mengenai larangan pemindahtanganan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku apabila pemindahtanganan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan mengenai larangan penghapusan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku apabila penghapusan dilakukan karena kondisi obyek pembiayaan sudah rusak atau musnah.