Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari:

• jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;

• jasa pelayanan teknis pengujian;

• jasa pelayanan teknis kalibrasi;

• jasa pelayanan pelatihan teknis;

• jasa pelayanan inspeksi teknik;

• jasa

SK No 099634 A

PRES IDEN

REPUBLIK !NDONESIA

• jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
• jasa pelayanan teknis sertifikasi;
• jasa pelayanan teknis konsultansi;
• jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
• denda administratif sistem informasi industri nasional;
• royalti atas lisensi kekayaan intelektual; L jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
• jasa penelitian dan pengembangan;
• jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
• jasa pelayanan teknologi informasi; dan
• jasa inkubator bisnis.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.