Pasal 21

(1) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan

memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(2) Pembukuan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-18_ (21 Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(3) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas, sesuai

dengan pernyataan standar akuntansi keuangan, dan sesuai prinsip Kontrak Bagi Hasil Gross Splif. (41 Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. (s) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia.