Pasal 81

(1) Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8O ayat (9) atau ayat (10) telah ditetapkan, eks

Pemegang lzin wajib melaksanakan Dekomisioning Pertambangan. (21 Eks Pemegang lztn yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari nilai dana jaminan pelaksanaan Dekomisioning Pertambangan.

(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (21tidak diambil dari dana jaminan pelaksanaan Dekomisioning Pertambangan.

(a) Jika

SK No 157628 A

PRES IDEN

(4) Jika eks Pemegang lzin tidak melaksanakan

Dekomisioning Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan Dekomisioning Pertambangan dengan menggunakan dana jaminan Dekomisioning Pertambangan.

(5) Dalam hal dana jaminan Dekomisioning Pertambangan

untuk menyelesaikan Dekomisioning Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, kekurangan biaya untuk penyelesaian Dekomisioning Pertambangan menjadi tanggung jawab eks Pemegang lzin.

(6) Eks Pemegang lzin pada kegiatan konstruksi dan

penambangan Mineral Radioaktif dapat dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan Dekomisioning Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat pertimbangan sebagai berikut:

• cadangan deposit bahan galian nuklir masih dapat dieksploitasi; atau
• aspek keekonomian atau strategis. (71 Dalam hal eks Pemegang lzin pada kegiatan konstruksi dan penambangan Mineral Radioaktif tidak melaksanakan Dekomisioning Pertambangan karena pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangcrn mineral dan batubara dapat menyerahkan WPPMR kepada badan usaha berbadan hukum lainnya.