Pasal 38

(1) Rektor memiliki wewenang:

• menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;

• menyusun dan melaksanakan rencana induk pengembangan dan rencana strategis;

• menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada MWA;

• mengelola kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan norma dan etika akademik serta rencana kerja dan anggaran tahunan;

• melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan fakultas atau sekolah, lembaga dan pusat, serta departemen setelah mendapat persetujuan dari SA;

• melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan setelah mendapat persetujuan dari SA;

• mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor;

• mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor;

• menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan pertimbangan SA;

• menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

• membina . . .

• membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;

• mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• menyelenggarakan sistem manajemen perguruan tinggi;

• bersama MWA menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri dan pihak yang berkepentingan;

• mengusulkan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SA;

• menetapkan jabatan fungsional Dosen menjadi asisten ahli dan lektor;

• membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;

• bersama MWA dan SA menyusun dan menyetujui rancangan statuta atau perubahan statuta; dan

• melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.