Pasal 32

(1) Penghitungan Upah minimum bagi kabupaten/kota

yang belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:

• menghitung nilai relatif Upah minimum kabupatenlkota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli, dengan formula sebagai berikut: PPP Kab/Kota UMKlrr; : x UMP(I) PPP Provinsi
• menghitung nilai relatif Upah minimum kabupatenlkota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja, dengan formula sebagai berikut: (1 - TPT Kab/Kota) UMKezt x UMPltt (1 - TPT Provinsi)

c.menghitung...

SK No 187396A

FRES!DEN

• menghitung nilai relatif Upah minimum kabupatenlkota terhadap Upah minimum provinsi berdasarkan rasio median Upah, dengan formula sebagai berikut: Median Upah Kab/Kota UMK6ey x UMPlty Median Upah Provinsi
• menghitung rata-rata nilai relatif UMK sebagaimana dimaksud pada hururf a, huruf b, dan hurrrf c, dengan formula sebagai berikut: (UMK1nt1 + UMK(F2) + UMK(rc)) UMKIt+r; = 3

(2) Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga

kerja, dan median Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dihitung berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama.

(3) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: