Pasal 47

(1) Pembinaan sumber daya manusia di bidang transportasi

dilakukan oleh Menteri, menteri terkait, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sumber daya manusia di bidang transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pengaturan;
• pengendalian; dan
• pengawasan.