Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Diklat Transportasi wajib memenuhi

persyaratan kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidik pada Diklat Transportasi mempunyai tugas:

• merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran;
• menilai hasil pembelajaran;
• melakukan pembimbingan dan pelatihan; dan
• melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pendidik pada Diklat Transportasi terdiri atas:

• tenaga profesional di bidang transportasi; dan
• tenaga profesional di bidang lain yang dibutuhkan sesuai dengan program Diklat Transportasi yang dilaksanakan.

(4) Tenaga Kependidikan pada Diklat Transportasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

• melaksanakan administrasi;
• pengelolaan;
• pengembangan;
• pengawasan; dan
• pelayanan teknis untuk menunjang proses Diklat Transportasi.

(5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Diklat

Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diklat jenjang Pendidikan Tinggi diangkat oleh:

• Menteri; atau
• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional untuk Pendidik dengan jenjang kepangkatan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Diklat

Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diklat jenjang Pendidikan Menengah diangkat oleh:

• gubernur;
• Menteri, untuk diklat bertaraf internasional;a. gubernuratau. . .

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional untuk Pendidik dengan jenjang kepangkatan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Menteri dalam mengangkat Pendidik dan Tenaga

Kependidikan mempertimbangkan persyaratan:

• kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• sehat jasmani dan rohani;
• memiliki karakter yang baik;
• memiliki bakat;
• memiliki kemampuan dan pengalaman kerja di bidang transportasi yang memadai; dan
• persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.