Pasal 12

(1) Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, dan masyarakat dapat menyelenggarakan Diklat Transportasi.

(2) Penyelenggaraan Diklat Transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pendirian lembaga Diklat Transportasi dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan setelah penyelenggaraan Diklat Transportasi mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling sedikit Menteri harus mempertimbangkan:

• prasarana dan sarana penyelenggaraan Diklat Transportasi;
• pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
• kurikulum dan silabi; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.