Pasal 13

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
• analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
• Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
• pengelolaan permodalan usaha dengan baik.