Pasal 7

(1) Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha.

(2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:

• melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;

2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;

3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;

4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan

5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

• memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

• memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• visi;

• tujuan perusahaan;

• komitmen . . .

• komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan

• kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.