Pasal 28

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

• pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan;

• optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;

• peningkatan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

• peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;

• penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;

• perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

• peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

• peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan setempat; dan

• peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.