Pasal 11

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 melakukal pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

(1) \21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

meliputi:

• pelaksanaan gelar perkara;
• pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
• pelaksanaan supervisi atas permintaan pimpinan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan;
• pendataan penanganan perkara oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan; dan
• analisis . . . SK No 093497 A

PRES IDEN

-L2- e analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.