Pasal 559

(1) Penerbitan Perizinan Berusaha terkait ekspor dan impor oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan neraca komoditas yang ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri.
(2) Dalam rangka penetapan neraca komoditas, kementerian/lembaga menyediakan data yang terkait dengan rencana kebutuhan ekspor dan impor serta data pendukung pada sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem penanganan dokumen yang terkait dengan ekspor dan impor.
www.peraturan.go.id 2021, No.15 (3) Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa rekomendasi ekspor dan impor yang diatur di sektor masing-masing dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku.
(4) Dalam hal neraca komoditas belum tersedia, penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa rekomendasi ekspor dan impor oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan data yang tersedia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai neraca komoditas diatur dengan Peraturan Presiden.