Pasal 543

(1) Pelaku Usaha penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak membayar sanksi administratif denda keterlambatan sampai batas akhir 90 (sembilan puluh) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 ayat (1) dikenakan sanksi administratif penghentian sementara oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. www.peraturan.go.id 2021, No.15 (2) Sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha.