Pasal 539

(1) Pengenaan sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (1) huruf c diberikan dalam hal Pelaku Usaha: a. tidak melaksanakan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan; b. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan dalam sanksi administratif penghentian sementara; www.peraturan.go.id 2021, No.15 c. melakukan pelanggaran kembali selama menjalani masa sanksi administratif penghentian sementara; d. melakukan seleksi atau kegiatan penempatan selama sanksi administratif penghentian sementara; dan/atau e. mendapatkan pengenaan sanksi sebanyak 2 (dua) kali selama periode 12 (dua belas) bulan. (2) Dalam hal Perizinan Berusaha telah dicabut, Pelaku Usaha yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:
a. memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia yang telah menandatangani perjanjian penempatan; dan/atau b. menyelesaikan permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja pekerja migran Indonesia yang terakhir diberangkatkan.