Pasal 465

(1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban oleh lembaga penyiaran atau penyelenggara multipleksing penyiaran, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dapat mengenakan sanksi administratif yang berupa: a. teguran tertulis; b. pengenaan denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. daya paksa polisional; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran oleh lembaga penyiaran atas pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang terkait dengan pelanggaran isi siaran, Komisi Penyiaran Indonesia mengenakan sanksi administratif yang berupa: a. teguran tertulis; b. pengenaan denda administratif; c. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
d. pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu. (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran atas persyaratan dan/atau kewajiban yang terkait dengan pelanggaran isi siaran dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. www.peraturan.go.id 2021, No.15 (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e tidak dipatuhi oleh Pelaku Usaha.