Pasal 421

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi usaha orang perseorangan dan tenaga kerja konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban memiliki SKK konstruksi.
(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. usaha orang perseorangan sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai kontrak; b. BUJK nasional kualifikasi kecil sebesar 2% (dua persen) dari semua nilai kontrak; c. BUJK nasional kualifikasi menengah sebesar 5% (lima persen) dari semua nilai kontrak;
d. BUJK nasional bersifat spesialis sebesar 5% (lima persen) dari semua nilai kontrak;
e. BUJK nasional kualifikasi besar sebesar 7% (tujuh persen) dari semua nilai kontrak; dan f. BUJKA kualifikasi besar dan/atau BUJKA spesialis sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak. (3) Apabila usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha hingga terpenuhi kewajiban.