Pasal 364

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan polisi kehutanan atau pejabat pengawas lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melakukan Pengawasan.